BONDOWOSO, //TintaPos.Com// – Ancaman kekeringan mulai diantisipasi sejak dini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso kini tengah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih pada musim kemarau 2026.
Pemetaan awal ini menjadi pijakan penting sebelum pemerintah daerah menetapkan status darurat melalui Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penanggulangan bencana kekeringan.
Hasil sementara menunjukkan, sedikitnya 20 dusun di 13 desa yang tersebar di sembilan kecamatan masuk kategori rawan. Beberapa wilayah yang teridentifikasi antara lain Kecamatan Botolinggo, Cermee, Klabang, dan Prajekan, serta sejumlah kecamatan lainnya.
Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menyebut jumlah wilayah terdampak tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini tidak lepas dari upaya intervensi pemerintah melalui pembangunan sumur bor di sejumlah titik rawan.
Sudah ada intervensi program berupa sumur bor di beberapa wilayah,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Meski demikian, dinamika cuaca masih cukup fluktuatif. Secara kalender, musim kemarau telah dimulai, namun hujan masih kerap turun di beberapa wilayah.
Hal ini dipengaruhi suhu permukaan yang masih hangat serta kelembapan udara yang relatif normal, sehingga memicu pembentukan awan hujan. “Makanya, pagi terasa sangat panas, tapi sore bisa turun hujan,” jelasnya.
Berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lebih panjang. Sementara itu, pengaruh fenomena El Nino masih berada pada kategori lemah hingga moderat dan terus dipantau perkembangannya secara berkala.
BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan, salah satunya distribusi air bersih menggunakan truk tangki ke wilayah terdampak.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, dana yang tersedia diperkirakan hanya mampu mendukung distribusi air selama sekitar satu bulan.
Karena itu, BPBD mulai menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swasta dan yayasan, guna memperkuat dukungan logistik saat kondisi darurat terjadi.
Sebelum distribusi massal dilakukan, kami harus menetapkan SK Darurat Bencana Kekeringan terlebih dahulu,” tegas Kristianto.
Selain fokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih, BPBD juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengantisipasi dampak di sektor pertanian. Petani diimbau menyesuaikan pola tanam, termasuk memilih varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan.
Langkah ini penting untuk menekan risiko gagal panen di tengah potensi musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya,” pungkasnya.
(Eko,Tp)
