KOTA BIMA, NTB //TintaPos.Com// – Ketua Investigasi Lembaga Detektif Investigasi Indonesia (LDII), Aris Munandar, memberikan ultimatum keras kepada Lurah Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Pihaknya mendesak agar pada hari besok, Lurah segera mengambil sikap tegas untuk MEMBERHENTIKAN AKTIVITAS proyek pelebaran sungai yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dan BWS di wilayah tersebut.
Penolakan ini dilakukan karena dinilai banyak prosedur pekerjaan yang tidak berjalan sesuai aturan, serta hak-hak masyarakat setempat yang hingga kini belum diselesaikan secara adil.
ULTIMATUM: STOP PEKERJAAN, SELESAIKAN MASALAH DULU!
Dalam pernyataannya, Aris Munandar menegaskan bahwa proyek tidak boleh dilanjutkan sebelum seluruh persoalan tuntas demi keadilan masyarakat.
“Kami mendesak Lurah Jatiwangi agar kiranya besok mengambil sikap tegas terhadap PT Brantas / BWS. Kami minta aktivitas pekerjaan dihentikan dulu karena prosedur pekerjaan dan hak masyarakat setempat masih banyak yang belum diselesaikan,” tegas Aris Munandar, Rabu (16/04).
Lembaga ini juga memperingatkan bahwa jika proyek tetap dipaksakan berjalan, maka pihaknya akan memperkuat bukti-bukti hasil investigasi yang mengindikasikan adanya praktik kolusi dan nepotisme yang melibatkan berbagai pihak.
“Bila diteruskan, kami memperkuat hasil investigasi kami bahwa ada indikasi kuat kongkalikong antara oknum Lurah, oknum Aparat Penegak Hukum (APH), dan oknum preman… Besok kami turunkan kekuatan penuh!”
PERNYATAAN TEGAS: AKAN DILAPORKAN SECARA KUALIFIKASI
Menanggapi banyaknya kejanggalan yang terjadi, Aris Munandar menegaskan langkah hukum yang akan diambil.
“KAMI AKAN MELAPORKAN PROYEK TERSEBUT SECARA KUALIFIKASI.”
Hal ini dilakukan karena persoalan proyek yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya tersebut sudah menjadi sorotan luas.
“Karena persoalan proyek yang dikerjakan PT Brantas Abipraya ini sudah menjadi sorotan oleh berbagai LSM dan NGO di Kota Bima. Alasannya jelas, karena banyak sekali penyimpangan yang merugikan masyarakat maupun anggaran negara,” tegasnya.
APEL KEPADA PIHAK TNI: JAGA KEDAULATAN RAKYAT
Dalam kesempatan tersebut, Aris Munandar juga menyampaikan pesan khusus kepada personel TNI dari Kompi yang ditugaskan mengawal proyek tersebut. Ia meminta agar aparat bersenjata ini berperan sesuai fungsi dan tugas pokoknya.
“Kami minta kepada teman-teman TNI dari Kompi yang mengawal langsung proyek strategis ini, untuk bersama-sama berperan untuk kepentingan masyarakat. Karena pada poinnya tugas TNI adalah menjaga kedaulatan rakyat, bukan justru meminggirkan atau merugikan warga,” tegas Aris.
Ia juga menyoroti penempatan pos pengamanan yang dinilai tidak pada tempatnya.
“Dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat, malah dialihkan untuk pengamanan yang wilayah tugasnya bukan di area pemukiman. Tugas TNI menjaga kedaulatan, bukan menjadi alat kepentingan oknum tertentu,” tambahnya.
SEJUMLAH KELUHAN KRUSIAL
1. TIDAK ADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Masyarakat setempat merasa diabaikan dan tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam proyek tersebut.
2. MASALAH PEMBEBASAN LAHAN BELUM TUNTAS
Tanah milik pribadi masyarakat yang terkena dampak proyek, hingga saat ini belum mendapatkan ganti rugi yang sesuai aturan perundang-undangan.
“Tanah milik pribadi masyarakat harusnya diupayakan untuk diganti rugi sesuai aturan tata kelola pemerintahan yang baik. Jangan sampai warga yang dirugikan,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Aris Munandar menegaskan kesiapan LDII untuk turun ke lapangan besok dengan kekuatan penuh guna mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan keadilan ditegakkan.
Red.
