RIOKASYTERWANDRA, S.Sos, MM Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi

Dody Fitrawan, S.A.P,. M.M Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kuantan Singingi

Diduga Minim Transparansi, Warga Pertanyakan Kinerja Kejari Gunungsitoli

- Penulis

Jumat, 1 Mei 2026 - 11:33

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gunungsitoli, //TintaPos.Com// – 30 April 2026 — Kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan laporan kembali mencuat. Puluhan warga yang tergabung dalam organisasi FARPKeN bersama masyarakat dari Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Kamis (30/04/2026).

Aksi yang dipimpin Helpin Zebua tersebut berlangsung tertib dan kondusif. Meski tanpa kericuhan, suara kekecewaan terdengar lantang dari para peserta aksi yang menilai sejumlah laporan yang telah diajukan sejak tahun sebelumnya belum menunjukkan kejelasan.

Dalam orasinya, massa mempertanyakan komitmen Kejari Gunungsitoli dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Mereka menilai proses yang berjalan terkesan lambat dan minim transparansi.

Perwakilan Kejari Gunungsitoli, Y. Hulu, yang menemui massa menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang dimaksud.

> “Kami masih melakukan penyelidikan, dan hasilnya akan kami sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredakan kegelisahan warga. Koordinator aksi, Helpin Zebua, menyoroti adanya perbedaan penanganan kasus yang dinilai menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Baca Juga:  Vonis Bebas Yohanes Flori: Menguji Batas Hukum Pidana dan Kegagalan Negara dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas TWA Ruteng

Ia menyinggung kasus di RSUD Pratama yang hingga kini disebut belum memiliki kejelasan terkait nilai kerugian negara maupun perkembangan hukumnya. Sementara di sisi lain, terdapat kasus lain yang disebut telah diketahui nilai kerugiannya namun penyelesaiannya dilakukan melalui pengembalian secara bertahap.

Situasi ini memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat mengenai konsistensi penegakan hukum.

Sebagai bentuk protes, sebagian warga bahkan menyatakan akan mempertimbangkan untuk mencabut laporan yang telah mereka ajukan sebelumnya.

Aksi damai pun berakhir dengan tertib, namun meninggalkan catatan penting: harapan masyarakat akan transparansi dan kepastian hukum yang lebih jelas dari pihak penegak hukum di daerah tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pimpinan Kejari Gunungsitoli terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. (Deni Zega)

Berita Terkait

Kejati Sumbar Tingkatkan Kasus Dugaan Korupsi Dana KUR Bank Nagari Talawi ke Tahap Penyidikan
Daerah Istimewa Minangkabau: Gagasan Penguatan Adat, Budaya, dan Pembangunan Daerah
Gerakan Anti Narkotika Indonesia: GANISA Hadiri Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Bersama BNN RI di Lido Bogor
Sejumlah Perusahaan di Kuansing Menyatakan Komitmen Dukung Pelaksanaan Festival Pacu Jalur 2026
Wujudkan Pelayanan Presisi, Astamaops Kapolri Komjen Pol M Fadli Imran Tinjauan Polda Sulut
Kajati Sumbar Terima Kunjungan Silaturahmi Rektor UNP, Perkuat Sinergi Hukum dan Pendidikan
Tim UAR Jakarta Utara Santuni Pengungsi UNHCR Jakarta, Wujud Kepedulian Sesama
KETUA UMUM GANISA: Mengajak Seluruh Masyarakat Indonesia Peduli Generasi Penerus Bangsa Bersama kita Wujudkan Indonesia Emas
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 15:51

NASIB IRONIS IBU YULIANTI: KORBAN PERSELINGKUHAN MALAH DILAPORKAN DAN DIMINTA UANG RUGI RP25 JUTA

Rabu, 22 Juli 2026 - 07:46

SKANDAL MAFIA IJAZAH PADANG : DIANCAM 5 TAHUN PENJARA OLEH UU SISDIKNAS, KETUA PKBM FARILLA ILMI HANYA DIVONIS 5 BULAN! DI MANA KEADILAN

Rabu, 22 Juli 2026 - 06:52

Tak Ada Tanggapan, Aliansi Pemuda Lakukan Penyegelan SDN 4 Sape; Ahli Waris: Tanah Wasiat Belum Dapat Penggantian Layak

Selasa, 21 Juli 2026 - 10:31

Saat Audensi,Dinas Dikpora Bima Dituduh Hindari Tanggung Jawab: Berlindung di Balik Aturan yang Belum Sah untuk Program Revitalisasi Sekolah

Senin, 20 Juli 2026 - 23:02

Sengketa Bantuan Pendidikan SMPN 8 Lambu TA 2026: Dinas Dikbudpora Bima Tegaskan Prosedur, BAPEKA-NTB Sorot Potensi Penyimpangan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 16:57

Jumat, 17 Juli 2026 - 12:43

LPPK-NTB AKSI DI BRI CABANG BIMA: TOLAK PRAKTIK ASURANSI YANG TAK BERDASAR HUKUM DAN MERUGIKAN MASYARAKAT ,HANYA MENGUNTUNGKAN BANK

Kamis, 16 Juli 2026 - 10:00

Ditpolairud Polda Sulut Patroli Intensif Sambut Delegasi Uni Eropa

Berita Terbaru