KOTA BIMA, //TintaPos.Com// – 12 Mei 2026 – Rencana aksi damai yang disiapkan Dewan Pengurus Pusat Lembaga Pemantau Kebijakan Daerah Nusa Tenggara Barat (DPP BAPEKA NTB) di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bima hari ini, mengalami perubahan total. Awalnya direncanakan mengerahkan massa menyampaikan aspirasi, namun sepakat dibatalkan dan diganti pertemuan tertutup saja. Yang hadir langsung mewakili lembaga pemantau hanya Ketua Umum Tasrif Abdulatif, SH. didampingi Sekretaris Jenderal Adim — hanya mereka berdua — bertemu jajaran pimpinan BPJS untuk menyampaikan pesan teguran dan ajakan bermitra mengawal anggaran negara.
Kedua tokoh ini datang ke kantor cabang tanpa didampingi massa aksi, membawa pesan pengawasan dan perbaikan. Kehadiran mereka langsung disambut oleh Abdul Syukur, Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Cabang Bima, yang menjembatani masuknya kedua tamu ini bertemu pimpinan kantor.
Dalam keterangannya di depan awak media, Tasrif menjelaskan alasan pembatalan aksi dan mengapa hanya dirinya dan Adim yang hadir. Menurutnya, begitu ada respon positif dan keterbukaan dari pihak BPJS, maka cara penyampaian pun disesuaikan menjadi lebih kekeluargaan.
“Awalnya kami memang merencanakan aksi damai sebagai bentuk peringatan keras. Namun setelah berkomunikasi, kami sepakat tidak perlu turun ke jalan dan mengerahkan orang banyak. Hari ini hanya saya dan Sekretaris Jenderal yang hadir, cukup kami berdua yang menyampaikan semua pesan secara langsung dan elegan di dalam ruangan,” ungkap Tasrif.
Ia kembali menegaskan dengan tegas, kedatangan mereka bukan karena sudah menemukan bukti pelanggaran, bukan pula menuduh ada yang curang di lingkungan BPJS Cabang Bima. Langkah ini semata-mata bentuk pencegahan dini, mengacu pada sejumlah temuan besar yang pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai daerah se-Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
“Di banyak tempat terungkap praktik terselubung, kolusi antara fasilitas kesehatan dan oknum pengelola, yang menyebabkan kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah. Kami sangat tidak ingin hal serupa terjadi di sini, di Kota Bima, di Nusa Tenggara Barat. Tujuan kami hanya satu: menegur agar selalu berhati-hati, teliti, dan waspada, sekaligus mengajak bermitra saling mengawal agar uang rakyat aman dan tidak bocor,” tegasnya.
Pertemuan audiensi tersebut secara resmi difasilitasi oleh dua pejabat utama BPJS Cabang Bima, yakni I Wayan Sumarjana, Kepala Bagian Mutu Layanan & Kepesertaan Yuniatin Sulistia, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Umum & Keuangan (SDMUK)
Sementara itu, Abdul Syukur turut mendampingi sepanjang pertemuan berlangsung, memastikan alur diskusi berjalan lancar dan seluruh pesan tersampaikan dengan baik. Di dalam ruangan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, hanya empat orang ini yang berdiskusi: Tasrif dan Adim dari pihak pemantau, serta I Wayan Sumarjana dan Yuniatin Sulistia dari pihak BPJS.
Di sana, Adim memaparkan gambaran umum risiko penyimpangan, pola kecurangan yang biasa terjadi, serta langkah-langkah pencegahan yang harus diperketat. Pihak BPJS mendengarkan dengan saksama, memaparkan sistem pengawasan internal yang sudah berjalan, serta menyambut hangat ajakan kerja sama tersebut.
I Wayan Sumarjana mengapresiasi langkah DPP BAPEKA NTB yang mengubah rencana aksi menjadi dialog tertutup. Menurutnya, teguran dan pengingat dari masyarakat adalah aset berharga agar integritas pengelolaan dana tetap terjaga.
“Kami sangat berterima kasih atas niat baik ini. Terima kasih juga karena disampaikan secara khusus oleh Bapak Tasrif dan Bapak Adim berdua saja, ini menunjukkan niat yang murni untuk mengingatkan bukan menekan. Teguran ini menjadi penguat kami untuk semakin teliti. Kami sepakat pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri, butuh mitra dari masyarakat. Kami sambut baik kerja sama ini demi menjaga amanah negara dan pelayanan terbaik bagi warga Bima,” ujar I Wayan Sumarjana.
Sementara itu, Yuniatin Sulistia menambahkan komitmen pihaknya untuk memperketat kontrol. “Kami pastikan kasus-kasus buruk di daerah lain tidak akan terjadi di sini. Kami siap berkoordinasi dan berbagi informasi dalam koridor aturan, agar anggaran aman dan layanan maksimal,” tambahnya.
Sebagai penutup, Abdul Syukur menyampaikan keterangan pers bahwa dialog ini berjalan sangat positif dan kondusif. “Perubahan dari rencana aksi menjadi audiensi tertutup, yang hanya dihadiri pimpinan kedua belah pihak, adalah bukti sama-sama memiliki niat baik. Kami akan terus terbuka dan transparan menjaga kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Audiensi ini berakhir dengan kesepakatan membentuk tim koordinasi pengawasan gabungan, untuk saling bertukar informasi dan memperketat verifikasi guna menutup celah penyimpangan sejak dini.
Sekjen Adim menegaskan, tujuan kedatangan mereka sudah tercapai. “Hanya kami berdua yang datang, tapi pesannya mewakili kepedulian masyarakat luas. Kami ingin BPJS Cabang Bima menjadi teladan pengelolaan anggaran yang bersih di NTB, agar kisah kerugian negara besar seperti temuan KPK dan BPK tidak terulang di wilayah kita,” pungkasnya.
Hingga berita diturunkan, suasana sangat damai dan bersahabat. Keputusan mengubah rencana aksi menjadi audiensi kecil dan tertutup dinilai sebagai langkah cerdas menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dan lembaga negara demi kepentingan bersama.
Red.
(Kaperwil NTB)
