KOTA BIMA //TintaPis.Com// – Fenomena ketimpangan penyaluran bantuan sosial (Bansos) kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Berdasarkan informasi yang diterima langsung oleh Wartawan Tinta Pos pada Minggu, 12 April 2026 dari pengaduan warga, di Kelurahan Kendo terlihat jelas ironi yang sangat menyakitkan: yang LAYAK justru tidak dapat, namun yang TIDAK LAYAK malah mendapatkan hak tersebut secara terus menerus mulai dari tahun 2025 hingga 2026.
Keluarga yang secara ekonomi sudah mampu, bahkan tergolong sejahtera, namanya masih tercatat sebagai penerima manfaat. Sementara itu, para janda tua, lansia renta, dan warga yang benar-benar hidup dalam keterbatasan justru tereliminasi dari data, dengan alasan klasik: “Ada perubahan data dari pusat.”
IRONI DI KELURAHAN KENDO: YANG KAYA DAPAT, YANG MISKIN DIHILANGKAN
Warga mengaku kecewa melihat realita di lapangan. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako justru dinikmati oleh mereka yang kehidupannya sudah mencukupi.
“Lihat saja, Istri Ketua LPM saja dapat, padahal kehidupannya jelas sangat mencukupi, bahkan anaknya bisa kuliah. Itu kan golongan sejahtera. Tapi kenapa namanya masih ada? Sedangkan kami yang benar-benar susah malah hilang,” keluh warga kepada wartawan.
Hal serupa juga terjadi pada keluarga pegawai kelurahan. Orang tua dari aparat kelurahan tersebut juga tercatat menerima bantuan, padahal diketahui mereka sudah mampu, bahkan sudah berangkat Haji.
NASIB PILU IBU MAIMUNAH, 85 TAHUN: MENUNGGU REZEKI TETANGGA, TAK MASUK DATA
Salah satu kasus yang paling menyayat hati adalah nasib Ibu Maimunah (85 tahun). Seorang janda tua yang sudah renta, tinggal sendirian di rumah sederhana.
Meski memiliki 5 orang anak, namun mereka semua sudah berkeluarga dan memiliki kesibukan masing-masing, sehingga tidak bisa setiap saat merawatnya. Secara ekonomi, Ibu Maimunah TIDAK MEMILIKI PENGHASILAN SAMA SEKALI. Hidupnya hanya bergantung pada belas kasihan tetangga dan kiriman anaknya yang tak menentu.
Namun yang mengejutkan, nama Ibu Maimunah TIDAK TERDAFTAR sama sekali dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal kondisi rumah dan kehidupannya jelas berada di Desil 6 (sangat miskin), dan ia seharusnya mendapatkan perlindungan BPJS Kesehatan PBI serta bantuan sosial lainnya.
“Makan saja susah, menunggu dikasih orang. Tapi kok tidak dapat bantuan? Katanya pemerintah peduli lansia? Kenapa datanya bisa hilang atau tidak masuk sama sekali?” tanya warga sekitar yang prihatin.
NASIB SITI NUR: BURUH TANI DENGAN 3 ANAK, PENDAPATAN PAS-PASAN
Tidak hanya lansia, kaum ibu yang berjuang menghidupi keluarga juga tersingkir. Seperti dialami Siti Nur, seorang buruh tani yang penghasilannya tidak menentu dan sangat minim.
Ia memiliki 3 orang anak, di mana 2 di antaranya masih bersekolah di tingkat SD dan SMP. Beban hidup yang berat seharusnya menjadi alasan kuat untuk mendapatkan dukungan dari negara melalui PKH, namun sayangnya hak tersebut juga tidak ia rasakan.
SEDIHNYA NASIB ANAK YATIM PIATU: JUGA TIDAK DAPAT BANTUAN
Yang semakin membuat hati prihatin, bahkan ANAK YATIM PIATU yang seharusnya menjadi prioritas perlindungan negara, di wilayah ini juga TIDAK MENDAPATKAN sama sekali bantuan sosial.
Padahal mereka adalah kelompok yang sangat rentan, kehilangan tulang punggung keluarga, dan hidup dalam keterbatasan. Namun sayang, perlindungan negara pun seolah tak sampai ke tangan mereka.
10 TAHUN KOSONG: JANDA TUA TAK PERNAH SENTUH BANTUAN
Lebih memilukan lagi, ada kelompok janda tua di wilayah tersebut yang mengaku sudah lebih dari 10 TAHUN tidak pernah merasakan sama sekali bantuan dari pemerintah.
Sementara itu, mereka yang memiliki koneksi, relasi, atau keluarganya berada di lingkungan pemerintahan, bantuan justru mengalir deras tanpa henti, mulai dari PKH, Sembako, hingga bantuan lainnya.
TUNTUTAN MASYARAKAT: SEGERA PERBAIKI DATA!
Masyarakat mempertanyakan integritas pengelola data di tingkat kelurahan maupun dinas terkait.
“Alasan ‘perubahan data pusat’ itu sudah tidak bisa diterima lagi. Itu kan hanya alasan. Kenapa yang mampu tetap aman di data, sedangkan yang benar-benar miskin, janda tua, bahkan anak yatim malah dihapus atau tidak masuk? Ini bukan kesalahan sistem, tapi kesalahan hati dan niat!” tegas warga.
Mereka menuntut agar segera dilakukan verifikasi dan validasi data ulang secara menyeluruh dan transparan, agar bantuan negara benar-benar tepat sasaran, jatuh ke tangan yang berhak, bukan malah menjadi santapan bagi mereka yang sudah mampu.
Red.
(Adim Kaperwil-ntb)
