KUPANG,//Tintapos.com// – 15 April 2026, Kebijakan pemerintah membatasi jumlah wisatawan hingga 1.000 orang per hari di Taman Nasional Komodo diklaim sebagai langkah menjaga kelestarian ekosistem. Namun, WALHI NTT memandang kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari model pembangunan pariwisata yang sejak awal bermasalah, eksploitatif, dan abai terhadap daya dukung ekologis serta keadilan sosial.
Lonjakan kunjungan wisata yang kini dijadikan alasan pembatasan bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari kebijakan negara sendiri yang mendorong Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas melalui pembangunan infrastruktur masif, promosi besar-besaran, dan pembukaan ruang investasi seluas-luasnya.
Alih-alih mencegah krisis ekologis, negara justru menciptakan tekanan berlebih terhadap ekosistem, lalu meresponsnya dengan pembatasan yang berpotensi melahirkan bentuk baru ketimpangan.
WALHI menilai bahwa skema pembatasan ini berisiko kuat mengarah pada model pariwisata eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Dalam praktiknya, pembatasan jumlah pengunjung kerap diikuti dengan kenaikan harga tiket dan dominasi operator wisata besar, yang pada akhirnya menyingkirkan wisatawan domestik serta pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal.
Di sisi lain, masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi justru menjadi pihak paling rentan terdampak. Nelayan, pemandu wisata lokal, dan pelaku ekonomi kecil berpotensi kehilangan sumber penghidupan akibat berkurangnya jumlah kunjungan, tanpa adanya jaminan perlindungan atau skema keadilan yang jelas dari negara.
Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan konservasi yang diambil masih bersifat teknokratis dan tidak menyentuh akar persoalan. Pembatasan berbasis kuota tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan pengendalian terhadap ekspansi industri pariwisata, aktivitas kapal wisata massal, serta investasi besar yang selama ini menjadi sumber utama tekanan ekologis di kawasan.
WALHI NTT mengingatkan bahwa konservasi yang tidak berbasis pada keadilan berpotensi menjadi bentuk baru perampasan ruang hidup dengan legitimasi lingkungan. Pembatasan akses atas nama perlindungan alam, jika tidak disertai pengakuan dan perlindungan hak masyarakat lokal, justru akan memperkuat ketimpangan dan konflik sosial-ekologis.
WALHI NTT mendesak pemerintah untuk segera menghentikan model pembangunan pariwisata yang eksploitatif dan berorientasi pada investasi semata, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan dan proyek pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat lokal ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan kawasan, dibangun di atas prinsip keadilan sosial dan ekologis, dengan menjamin perlindungan hak masyarakat serta mengendalikan secara ketat aktivitas industri yang selama ini menjadi sumber utama tekanan terhadap ekosistem.
Pembatasan wisata tidak boleh dijadikan solusi instan atas krisis yang diciptakan oleh kebijakan itu sendiri. Tanpa perubahan mendasar, kebijakan ini hanya akan memindahkan masalah dan memperdalam ketimpangan.
Jika konservasi hanya berarti membatasi manusia tanpa membatasi kapital, maka yang terjadi bukan perlindungan alam, melainkan pengamanan investasi.
