RIOKASYTERWANDRA, S.Sos, MM Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi

Dody Fitrawan, S.A.P,. M.M Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kuantan Singingi

Aliansi Petani Sawit Tolitoli Gelar Aksi Damai, Tuntut Penyelesaian Konflik Lahan dan Plasma

- Penulis

Rabu, 13 Mei 2026 - 04:26

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tolitoli, //Tintapos.com// – Ratusan warga dari Kecamatan Lampasio dan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Tolitoli, Senin (11/05/2026). Massa aksi yang tergabung dalam Forum Petani/Plasma Sawit Tolitoli dan Aliansi Serikat Tani Tolitoli tersebut menuntut penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah mereka.

Aksi dimulai sejak pagi hari dengan titik kumpul di kawasan Kecamatan Lampasio sebelum massa bergerak menuju pusat pemerintahan daerah menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Dalam aksi tersebut, peserta membawa spanduk, poster tuntutan, serta menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka.

Masyarakat menilai hingga saat ini belum ada penyelesaian konkret terkait persoalan penguasaan lahan dan pembagian hasil plasma sawit yang selama ini dijanjikan perusahaan kepada warga pemilik lahan. Mereka meminta pemerintah daerah hadir secara serius untuk memediasi dan menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Salah seorang warga, Widyawati, menyampaikan bahwa sebagian masyarakat merasa dirugikan karena lahan yang sebelumnya dikuasai warga kini telah digunakan untuk penanaman kelapa sawit. Menurutnya, persoalan tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah daerah, bahkan sempat dibentuk tim penanganan khusus, namun hingga kini belum menghasilkan kepastian penyelesaian.

“Kami hanya meminta kejelasan dan penyelesaian yang adil. Persoalan ini sudah terlalu lama dan masyarakat masih menunggu langkah nyata dari pemerintah maupun perusahaan,” ujarnya di sela-sela aksi.

Keluhan serupa juga disampaikan Sabran, warga Kecamatan Lampasio. Ia mengaku masyarakat selama ini berharap memperoleh manfaat ekonomi dari pola kemitraan plasma sawit, namun realisasi yang diterima dinilai jauh dari harapan warga.

Baca Juga:  Lonjakan Penumpang di Bandara Notohadinegoro Meningkat,Menjelang Akhir Ramadhan Dan Hari Raya Idul Fitri 1447

Menurutnya, masyarakat berharap adanya transparansi terkait pembagian hasil serta penjelasan resmi mengenai sistem kerja sama yang selama ini dijalankan antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan.

Dalam aksi tersebut, massa juga memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti tuntutan mereka. Apabila tidak ada langkah penyelesaian dalam waktu yang ditentukan, masyarakat mengancam akan kembali melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Ketua LSM Nusantara Corruption Watch (NCW) Kabupaten Tolitoli, Junedi Sese, SE, yang turut mendampingi masyarakat dalam aksi tersebut, mengatakan persoalan agraria di wilayah Lampasio dan Ogodeide sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Ia menilai penyelesaian konflik memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang lebih luas.

Menurut Junedi, masyarakat membutuhkan kepastian hukum terkait status lahan serta kejelasan hak-hak mereka sebagai pemilik lahan yang selama ini digunakan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Aksi unjuk rasa berlangsung dalam pengamanan aparat kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Tolitoli. Hingga kegiatan berakhir, situasi terpantau aman dan tertib tanpa adanya tindakan anarkis dari peserta aksi.

Pemerintah daerah diharapkan dapat segera membuka ruang dialog bersama masyarakat dan pihak perusahaan guna mencari solusi yang adil serta menghindari eskalasi konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Berita Terkait

Aktivitas PETI Menggunakan Alat Berat di Kelurahan Muara Lembu, diduga Milik Rauf Tak Tersentu Hukum, APH Diminta Tindak Tegas..
Membongkar Skandal Pajak ‘Siluman’ BPKAD Kota Bima: Diduga Jadi Modus Amankan Mafia Tanah Reklamasi Amahami!.p
LPPK-NTB AKSI DI BRI CABANG BIMA: TOLAK PRAKTIK ASURANSI YANG TAK BERDASAR HUKUM DAN MERUGIKAN MASYARAKAT ,HANYA MENGUNTUNGKAN BANK
Pengurus Pusat UAR Tegaskan Pembentukan Satgas Nasional Penanggulangan Bencana Kekeringan
Direktur Adomart Yudi Siswanto Resmikan Cabang Ketiga di Jati, Perluas Layanan untuk Masyarakat Kota Padang
Residivis Curanmor Ditangkap, Polda Sumsel Bongkar Penipuan Digital Berkedok Bhayangkara Run 2026
Jelang Panen Raya, Kelompok Tani Kembang Harapan Gelar Syukuran di Pulau Busuk Jaya
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 06:52

Tak Ada Tanggapan, Aliansi Pemuda Lakukan Penyegelan SDN 4 Sape; Ahli Waris: Tanah Wasiat Belum Dapat Penggantian Layak

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:03

Aktivitas PETI Menggunakan Alat Berat di Kelurahan Muara Lembu, diduga Milik Rauf Tak Tersentu Hukum, APH Diminta Tindak Tegas..

Selasa, 21 Juli 2026 - 10:31

Saat Audensi,Dinas Dikpora Bima Dituduh Hindari Tanggung Jawab: Berlindung di Balik Aturan yang Belum Sah untuk Program Revitalisasi Sekolah

Senin, 20 Juli 2026 - 23:02

Sengketa Bantuan Pendidikan SMPN 8 Lambu TA 2026: Dinas Dikbudpora Bima Tegaskan Prosedur, BAPEKA-NTB Sorot Potensi Penyimpangan

Minggu, 19 Juli 2026 - 13:40

Membongkar Skandal Pajak ‘Siluman’ BPKAD Kota Bima: Diduga Jadi Modus Amankan Mafia Tanah Reklamasi Amahami!.p

Jumat, 17 Juli 2026 - 12:43

LPPK-NTB AKSI DI BRI CABANG BIMA: TOLAK PRAKTIK ASURANSI YANG TAK BERDASAR HUKUM DAN MERUGIKAN MASYARAKAT ,HANYA MENGUNTUNGKAN BANK

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:38

Pengurus Pusat UAR Tegaskan Pembentukan Satgas Nasional Penanggulangan Bencana Kekeringan

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:18

Direktur Adomart Yudi Siswanto Resmikan Cabang Ketiga di Jati, Perluas Layanan untuk Masyarakat Kota Padang

Berita Terbaru