RIOKASYTERWANDRA, S.Sos, MM Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi

Dody Fitrawan, S.A.P,. M.M Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kuantan Singingi

Camat Kampar Kiri Tidak Tahu tentang Rencana Aksi Unjuk Rasa FPK-LK, Lahan Kebun Penyangga Pabrik Diduga Berada di Kawasan Hutan

- Penulis

Rabu, 16 Juli 2025 - 05:08

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kampar //TintaPos.Com// 16 Juli 2025 – Camat Kampar Kiri, Bapak H Marjanis, S.E, mengaku tidak mengetahui tentang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh Forum Pemuda Kenegrian Lipat Kain (FPK-LK) di PT YBS pada Senin, 21 Juli 2025.

Hal ini disampaikan oleh Camat Kampar Kiri setelah Tim Media Center Gres Riau Group meminta konfirmasi terkait berita tentang rencana aksi unjuk rasa tersebut. “Terima kasih, informasi Hasbi, kami tidak dapat berita tentang unjuk rasa Hasbi,” kata Camat Marjanis.

Sementara itu, informasi yang diterima dari sumber yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa sebagian lahan kebun penyangga pendirian pabrik PT YBS diduga berada di kawasan hutan. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu faktor yang memicu permasalahan lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan.

Baca Juga:  PERNYATAAN LSM SENIOR IWAN KURNIAWAN: DISKRIMINASI DI SDN 61 KARARA NYATA, ATURAN TIDAK MEMBEDAKAN P3K DAN ASN!

“Bahwa sebagian lahan kebun penyangga pendirian pabrik YBS berada dalam hutan kawasan. Inisial HR dengan luas kebun tersebut 214.67 Hektar…Cobalah SATGAS PKH melihat sedikit deh kesitu,” kata Sumber ini yang juga membeberkan informasi tersebut.

Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar PT YBS menjadi semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan perusahaan terkait.

Berita Terkait

Saat Audensi,Dinas Dikpora Bima Dituduh Hindari Tanggung Jawab: Berlindung di Balik Aturan yang Belum Sah untuk Program Revitalisasi Sekolah
Sengketa Bantuan Pendidikan SMPN 8 Lambu TA 2026: Dinas Dikbudpora Bima Tegaskan Prosedur, BAPEKA-NTB Sorot Potensi Penyimpangan
LPPK-NTB AKSI DI BRI CABANG BIMA: TOLAK PRAKTIK ASURANSI YANG TAK BERDASAR HUKUM DAN MERUGIKAN MASYARAKAT ,HANYA MENGUNTUNGKAN BANK
Ditpolairud Polda Sulut Patroli Intensif Sambut Delegasi Uni Eropa
SEKJEN DPP BAPEKA NTB: KASUS KURANG CATAT KAS PUSKESMAS SAPE, PEMERINTAH DIMINTA TINDAK TEGAS JABATAN KEPALA PUSKESMAS
BAPEKA NTB AJUKAN RDP KE DPRD BIMA: DESAK KEJELASAN GANTI RUGI LAHAN WARGA UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DPRD KOTA BIMA TANGGAPI ASPIRASI FUI: DORONG REVISI PERDA KETERTIBAN UMUM SECARA MENYELURUH
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:03

Aktivitas PETI Menggunakan Alat Berat di Kelurahan Muara Lembu, diduga Milik Rauf Tak Tersentu Hukum, APH Diminta Tindak Tegas..

Selasa, 21 Juli 2026 - 10:31

Saat Audensi,Dinas Dikpora Bima Dituduh Hindari Tanggung Jawab: Berlindung di Balik Aturan yang Belum Sah untuk Program Revitalisasi Sekolah

Senin, 20 Juli 2026 - 23:02

Sengketa Bantuan Pendidikan SMPN 8 Lambu TA 2026: Dinas Dikbudpora Bima Tegaskan Prosedur, BAPEKA-NTB Sorot Potensi Penyimpangan

Minggu, 19 Juli 2026 - 13:40

Membongkar Skandal Pajak ‘Siluman’ BPKAD Kota Bima: Diduga Jadi Modus Amankan Mafia Tanah Reklamasi Amahami!.p

Sabtu, 18 Juli 2026 - 16:57

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:38

Pengurus Pusat UAR Tegaskan Pembentukan Satgas Nasional Penanggulangan Bencana Kekeringan

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:18

Direktur Adomart Yudi Siswanto Resmikan Cabang Ketiga di Jati, Perluas Layanan untuk Masyarakat Kota Padang

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:17

Residivis Curanmor Ditangkap, Polda Sumsel Bongkar Penipuan Digital Berkedok Bhayangkara Run 2026

Berita Terbaru

Berita

Sabtu, 18 Jul 2026 - 16:57