RIOKASYTERWANDRA, S.Sos, MM Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi

KLARIFIKASI RESMI BKPSDM KOTA BIMA: PENCATUMAN JABATAN BERDASARKAN RIWAYAT PENUGASAN PLH, DATA TELAH DISINKRONISASI  

- Penulis

Selasa, 11 Agustus 2026 - 06:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BIMA

 – //Tintapos.com//

SELASA, 11 AGUSTUS 2026

Merespons sorotan publik terkait pencantuman dua jabatan atas nama Badrah Ekawati dalam daftar pejabat yang akan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di UPT BKN Mataram pada 20 Agustus 2026, Kepala BKPSDM Kota Bima, Muhammad Mahdum, SH, memberikan penjelasan resmi dan terbuka.

 

Dalam dokumen yang beredar, nama Badrah Ekawati tercatat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan sekaligus Kepala Dinas Kesehatan. Hal ini sempat memicu pertanyaan luas di tengah masyarakat. Terkait hal tersebut, Kepala BKPSDM menjelaskan bahwa pencantuman jabatan Kepala Dinas merujuk pada riwayat penugasan yang pernah diemban.

 

“Badrah Ekawati pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Tugas Nomor 803/688.A/DIKES-01/VII/2026, pada saat Kepala Dinas Kesehatan berada di luar kota. Data yang tercantum merupakan tarikan resmi dari sistem BKN karena riwayat penugasan PLH tersebut masih terekam,” jelas Muhammad Mahdum.

 

Baca Juga:  Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa meresmikan fasilitas gedung Smadatara Banyuwangi

Dijelaskan pula bahwa data yang bersangkutan sebenarnya sudah benar tercatat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan. Pencantuman Status Kepala Dinas terjadi karena riwayat penugasan Pelaksana Harian yang belum sepenuhnya tersinkron. Mengingat masa jabatan PLH tersebut telah berakhir, pihak BKPSDM telah melakukan penyelarasan dan pemutakhiran data agar sesuai dengan kedudukan yang sah saat ini.

 

“Ini bukan kesalahan pengetikan, melainkan data resmi yang tertarik dari sistem BKN mengingat beliau pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian. Saat ini data sudah kami sinkronisasi kembali sesuai masa jabatan yang telah berakhir,” tegas Kepala BKPSDM.

 

Pihaknya memastikan bahwa data yang akan disampaikan untuk kegiatan di UPT BKN Mataram telah disesuaikan dengan jabatan yang sah dan berlaku saat ini, yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan. BKPSDM Kota Bima juga memastikan tidak ada kebijakan penempatan jabatan rangkap dan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

 

Red.

Berita Terkait

BAPEKA-NTB: BERDASARKAN DATA BPJS KETENAGAKERJAAN BIMA — PT PRIBUMI CAHAYA AGUNG UTAMA HANYA BERI 2 DARI 4 PROGRAM JAMINAN SOSIAL, ANCAMAN PENUTUPAN OPERASIONAL
KETUA RT WINDRA KECEWA: LURAH TIDAK TEGAS SANKSI PENYIMPANGAN KOORDINATOR EL, SEAKAN MEMBERIKAN RUANG PENGAMBILAN JABATAN
Proyek Rp344 Juta Tanpa Papan, Lalu Ditempel di Pohon — BAPEKA-NTB: Itu Melanggar Semua Aturan.Di Sorot Pinjam Perusahaan
BAPEKA-NTB LAPORKAN DIREKTUR RSUD KOTA BIMA: DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG, PENGERUSAKAN ASET, HINGGA PENGGUNAAN DANA CSR TANPA PROSEDUR SAH
Anggota DPR Provinsi NTB dari Fraksi Partai Demokrat Abdul Rauf ST, MM Gelar Sosialisasi Dua Rancangan Perda di Kota Bima, Tekankan Pencegahan Judi Online & Perlindungan Petani — Serta Umumkan Turnamen Gaple Memperingati HUT RI Ke-81
AKSI BAPEKA-NTB JILID 2 DESAK DPRD KOTA BIMA, PENJAHAT HARUS DISERET, KANTOR DIKES AKAN DISEGEL KALAU TIDAK ADA KEPASTIAN
KABAG PBJ KOTA BIMA IRWANSYAH, MAP BUKA SUARA TEGAS: SAYA TIDAK BERWENANG MENGUBAH DPA MAUPUN PANGKAS ANGGARAN — PROYEK RSUD PROSES PENGADAAN CACAT KARENA RUP TIDAK SESUAI DPA
BAPEKA-NTB HADIR DI RDP DPRD KOTA BIMA, SELURUH ANGGOTA KOMISI I HADIR — JANJI EVALUASI & SIAP KELUARKAN REKOMENDASI PENGHENTIAN SEMENTARA, DESAK DPRD LAPORKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN ASET DAN PELANGGARAN ATURAN CSR
Berita ini 153 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 15:22

KETUA UMUM GARDA MUDA REVOLUSIONER SIAP TINDAK LANJUTI TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN LINGKUNGAN, SOMASI PT PELITA INSAN TIMUR

Selasa, 25 Agustus 2026 - 10:57

Dukung Fakta Media Tinta Pos, LSM NTB Akan Usut Tuntas & Laporkan Jaringan TPPO Vina ke Mabes Polri

Senin, 24 Agustus 2026 - 13:36

KSATRIA MUDA MERAH PUTIH KOTA BIMA AKBAR INVALIDE BANGUN GERAKAN BERSAMA KELUARGA KORBAN — DESAK CV. GARUDA BERTANGGUNG JAWAB ATAS BURUH HARIAN CACAT PERMANEN

Minggu, 23 Agustus 2026 - 08:04

Akbar Invalide Kritik Keras Kinerja Kejari Bima, Soal Sera Suba Dinilai Jalan di Tempat.

Jumat, 21 Agustus 2026 - 00:57

KABAG PBJ KOTA BIMA IRWANSYAH, MAP BUKA SUARA TEGAS: SAYA TIDAK BERWENANG MENGUBAH DPA MAUPUN PANGKAS ANGGARAN — PROYEK RSUD PROSES PENGADAAN CACAT KARENA RUP TIDAK SESUAI DPA

Rabu, 19 Agustus 2026 - 09:47

BAPEKA-NTB HADIR DI RDP DPRD KOTA BIMA, SELURUH ANGGOTA KOMISI I HADIR — JANJI EVALUASI & SIAP KELUARKAN REKOMENDASI PENGHENTIAN SEMENTARA, DESAK DPRD LAPORKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN ASET DAN PELANGGARAN ATURAN CSR

Selasa, 18 Agustus 2026 - 12:13

BARA NTB GELAR AKSI SOROTI BOBROKNYA MANAJEMEN PT PLN NUSA DAYA NTB, DESAK PEMBERHENTIAN DIREKTUR HINGGA EVALUASI TOTAL SISTEM KERJA

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:26

Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia Soroti Dugaan Penyelewengan Bantuan Bencana: Transparansi dan Integritas Harus Dikawal

Berita Terbaru