Jember //TintaPos.Com// – Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Jember Andriana Ayu menyatakan, selama bulan Ramadan, penyedia memilih mendistribusikan menu kering yang didominasi karbohidrat sederhana seperti roti. Alasannya, agar tidak cepat basi, meski mengorbankan variasi dan kualitas gizi yang seharusnya.
Fenomena ini mengungkap rapuhnya rantai distribusi dan lemahnya standar pengawasan di tingkat bawah yang mengakibatkan tiga Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di wilayah Balung, Puger, dan Tempurejo terpaksa dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember kini tengah diterjang badai kritik setelah temuan menu yang dianggap terlalu minimalis dan ala kadarnya viral di media sosial hingga memicu sanksi tegas dari pusat.
”Alasannya karena memang menunya itu termasuk minimalis, dan kemarin itu sempat viral di media sosial. Pelaporannya naik ke pimpinan, akhirnya dikeluarkan surat suspend untuk satu minggu bagi tiga SPPG tersebut,” katanya, ditemui seusai rakor bersama bupati, di pendapa Wahyawibawagraha Senin (2/3) malam.
Andriana berdalih bahwa minimnya jumlah item dalam menu disebabkan oleh melambungnya harga bahan baku tertentu, khususnya susu kemasan bermerek yang harganya melonjak di pasar.Menurutnya, harga satu kotak susu bisa memakan hampir setengah dari anggaran per porsi, sehingga item pendamping lainnya terpaksa dipangkas agar tetap masuk dalam hitungan biaya riil.
Salain itu, ia mengakui persoalan distribusi juga menjadi batu sandungan besar, mengingat sulitnya menjaga kesegaran produk lokal seperti susu sapi murni dari peternakan Rembangan hingga sampai ke tangan siswa. Hal ini memaksa penyedia beralih ke produk olahan pabrik yang lebih mahal namun praktis.
Ketiadaan tenaga ahli gizi di tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) untuk melakukan supervisi langsung juga disinyalir menjadi penyebab rendahnya kontrol kualitas terhadap menu yang diproduksi SPPG.”Ke depan kami arahkan SPPG untuk memaksimalkan anggaran, tapi kendala utamanya adalah harga buah dan susu yang sedang naik-naiknya, sementara pimpinan sudah meminta kami lebih transparan di media sosial,” pungkas Andriana.
Tanpa pengawasan independen yang ketat, standarisasi menu hanya menjadi tanggung jawab internal masing-masing penyedia yang cenderung mengutamakan efisiensi biaya ketimbang kelengkapan gizi.
”Masyarakat menganggap harga susu itu 2.000, padahal sekarang bisa 4.000 sampai 5.000. Itulah alasan kenapa di menu kering itemnya hanya sedikit, karena kami harus menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan baku,” jelasnya lagi.
Evaluasi yang dilakukan pasca sanksi suspend ini diharapkan mampu memperbaiki transparansi, di mana setiap SPPG kini diminta untuk lebih terbuka dalam mencantumkan rincian harga.
Namun, publik tetap meragukan efektivitas solusi ini jika masalah mendasar seperti standarisasi harga dan distribusi logistik tidak segera dibenahi secara sistemik oleh pemerintah.(redjatim)
